Serambi»Program»Penguatan Demokrasi»Lokakarya Diagnosa Kebutuhan Penguatan OMS (2005)

Lokakarya Diagnosa Kebutuhan Penguatan OMS (2005)
Minggu, 04 Maret 2007 09:59 WIB
Lokakarya Diagnosa Kebutuhan Penguatan OMS Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik
dan Tata Pemerintahan yang Baik Tingkat Kota B. Aceh

Sumber Dana :
LGSP
Lokasi Program: Banda Aceh
Nilai Kontrak:Rp. 57.310.000,-
Periode:November - Desember 2005
Latar Belakang Program
Image
Image
Dua hari sebelum HUT ke-60 Proklamasi Kemerdekaan RI, terjadi penandatanganan Kesepakatan Damai antara pemerintah RI dan GAM di Helsinki, merupakan momentum sejarah yang penting bagi penyelesaian konflik panjang di Aceh. Momentum ini harus dijaga sedemikian rupa dan diberdayakan secara optimal bagi perdamaian yang permanent di Aceh sebagai pijakan untuk kemajuan dan peningkatan harkat dan martabat rakyat Aceh. Langkah perdamaian yang dilakukan ini haruslah dihargai sebagai upaya perbaikan pranata kehidupan masyarakat Aceh.  Dan jalan menuju perdamaian ini masih membutuhkan proses dan waktu. Proses implementasi yang akan dilakukan sangat urgent. Pada tahap pelaksanaan ini, kesepakatan damai akan diuji apakah berdampak atau menjanjikan sebagai sebuah momentum kemajuan dan kesejahteraan rakyat Aceh pada tahap implementasi.

Keterlibatan masyarakat secara optimal akan menjadi penghancur bagi jarak yang mungkin timbul antara jalan formal dan jalan informal. Keikutsertaan masyarakat secara serius akan memperkuat dan memperkaya pilar-pilar implementasi.  Selebihnya adalah untuk memperkuat pengertian public bahwa keberhasilan implementasi kesepakatan damai bukan hanya tugas dan tanggungjawab pemerintah, melainkan juga segenap elemen masyarakat Aceh.  Bahkan, tanggung jawab segenap bangsa Indonesia. Mengingat pentingnya keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pembangunan masa depan Banda Aceh khususnya dan Provinsi NAD pada umumnya maka Aceh Development Fund (ADF) dan Yayasan Insan Cita Madani (YICM) dengan dukungan LGSP (Local Government Support Program) USAID mencoba memfasilitasi dan menggagas kegiatan Lokakarya Diagnosa Masyarakat Sipil sebagai suatu langkah awal untuk mengidentifikasi perkembangan dan permasalahan-permasalahan masyarakat sipil di kota Banda Aceh dalam peran sertanya dalam pembangunan rekonstruksi dan rehabilitasi.
 
Tujuan Program
  • Memberikan gambaran bantuan teknis LGSP kepada CSOs dalam upaya peningkatan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance).
  • Merumuskan hambatan dan masalah CSOs dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
  • Membingkai berbagai kompetensi dan peranan masyarakat sipil dalam perbaikan dan peningkatan tata kepemerintahan.
  • Merumuskan dan mengidentifikasi kebutuhan CSOs dan Masyarakat Sipil dalam Mewujudkankan Good Governance.

Aktifitas Program
Mengadakan lokarkarya "Diagnosa Kebutuhan Masyarakat Sipil untuk Meningkatkan Pelayanan Publik dan Tata Pemerintahan yang Baik" di tingkat Kotamadya Banda Aceh dan tingkat Provinsi bekerjasama dengan Yayasan Insan Cita Madani.
 
Capaian Program
Hasil yang didapat dari Lokakarya "Diagnosa Kebutuhan Masyarakat Sipil Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik dan Tata pemerintahan Yang Baik". Antara lain :
  • Terindentifikasinya kebutuhan dan hambatan-hambatan CSO dalam aktivitasnya.
  • Terbentuknya forum komunikasi antar CSO.
  • Lahirnya konsep bersama tentang peranan dan tugas CSO dalam peningkatan pelayanan public dan tata pemerintahan yang baik.

Hambatan-Hambatan/Problem Utama Yang Ditemui
Beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Lokakarya ini adalah :
  • Beberapa peserta yang diundang tidak hadir dan tidak mengikuti kegiatan sampai proses terakhir.
  • Sulitnya mendapatkan tempat kegiatan sehubungan dengan waktu pelaksanaan yang bertepatan dengan kesibukan memperingati 1 tahun tsunami di Aceh.
 
Rekomendasi
Kegiatan ini juga menghasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut :
  • Penguatan/konsolidasi jaringan (peningkatan koordinasi).
  • Melakukan advokasi bersama.
  • Mengontrol para pengambil kebijakan.
  • Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan masyarakat.
  • Menunjuk tiga lembaga yaitu ; YICM, SORAK dan Yayasan Bungoeng Jeumpa sebagai Fasilitator (pengawal proses konsolidasi jaringan).