Gempa bumi besar yang diikuti oleh gelombang tsunami hebat yang memporakporandakan Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2004 yang lalu telah mengakibatkan kerusakan dan korban jiwa yang sangat besar di beberapa wilayah dalam Provinsi NAD. Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) menyatakan pusat gempa berada di laut kurang lebih 149 km arah selatan Meulaboh (2.9 LU – 95.6 BT), kedalaman 20 km dengan kekuatan 6.8 SR (menurut USGS 8.1 SR). Gempa dan tsunami itu juga meluluhlantakkan sebagian besar Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) terutama pesisir barat, termasuk Ibukota Banda Aceh. Akibat bencana itu, setidaknya 200 ribu jiwa meninggal dunia, 499.237 jiwa kehilangan tempat tinggal, 147.670 jiwa hilang, 480.361 jiwa mengungsi, dan 78.395 jiwa telah dikuburkan. Tidak itu saja, jumlah anak yang hidup di pengungsian sekitar 7.367 anak yang tersebar di 80 titik pengungsian di NAD dan 3.462 anak di beberapa kamp pengungsian di Sumut. Dari 21 kabupaten dan kota di Propinsi NAD, baru sepuluh yang terjangkau oleh tangan-tangan relawan perlindungan anak. Sebelas daerah yang belum terjangkau adalah Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Bener Meriah, Gayo Lues, Langsa, Sabang dan Simeuleu. Bencana tersebut selain telah menimbulkan kerusakan fisik, juga meninggalkan trauma yang sangat mendalam, rusaknya SDM dan terganggunya sosial-ekonomi dan budaya penduduk dalam jangka panjang.

Image

 

Disatu sisi solidaritas dunia yang prihatin dan peduli terhadap Aceh sangatlah besar dan ini sebanding dengan banyak korban yang sangat memerlukan bantuan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya seperti bahan makanan, obat-obatan, barak pengungsi, sanitasi yang baik dan air bersih. Namun pada sisi lain parapihak yang datang tersebut tidak memiliki informasi yang cukup baik berkenaan dengan area mana saja yang terkena bencana. Selain kebutuhan sehari-hari yang diharapkan dapat dipenuhi oleh para pihak yang membantu juga ketepatan dan kecepatan waktu penerimaan bahan-bahan kebutuhan merupakan hal yang harus dipenuhi juga. Untuk itu diperlukan sebuah mekanisme dan sistem yang mampu memberikan dukungan informasi yang kuat terhadap berbagai situasi yang terjadi di lapangan tersebut.

 

Aktifitas dari program ini yaitu :

Image

Dalam menjalankan program ini, ADF bekerja sama dengan NGO lokal yaitu  LSPENA di Bireuen (Rp. 87.865.000,-), Regional Institute di Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe (Rp. 69.850.000,-), PHIA di Aceh Timur  (Rp. 34.327.000,-), YPSDI di Aceh Besar (Rp. 98.100.000,-), YRBI di Banda Aceh Rp 53.940.000,-, Mataradja di Aceh Jaya Rp. 73.860.000,-, PERAK di Pidie Rp. 71.930.000,-.

 

Pasca bencana 26 Desember 2005 semua mayarakat Aceh terutama pada wilayah yang terkena bencana mengalami kesulitan untuk bangkit kembali, seringkali sesuatu yang diterima oleh masyarakat korban bukanlah hal yang sebenarnya mereka butuhkan. Program CS Mapping ini mampu mengidentifikasi dan mengkomunikasikan sesuatu yang dibutuhkan oleh korban saat itu juga kepada para pihak yang bekerja membantu masyarakat korban. Publikasi hasil temuan lapangan program ini banyak membantu para pengungsi dan para pihak lain yang ingin mengetahui secara tepat lokasi dan kebutuhan para korban.

 

Dari penelitian ini juga ditemukan beberapa isu utama yang menjadi persolaan besar masyarakat korban yang kemudian direkomendasikan kepada para pihak yang bekerja untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Isu-isu utama tersebut adalah:

 

Isu-isu tersebut kemudian menjadi bagian penting dari latar belakang program yang digagas oleh ADF pada periode berikutnya.

Tingginya angka kebutuhan parapihak (INGO & IA) untuk bekerja dengan mitra LSM dalam memberikan bantuannya kepada masyarakat korban mendorong beberapa para peneliti yang bekerja melalui program ini untuk mendirikan 2 organisasi non pemerintah. Maka berdirilah lembaga swadaya masyarakat LSPENA di Bireuen dan Regional Institute di Lhokseumawe. Pendirian 2 lembaga ini  ikut diinisiasi oleh ADF.

Dalam bidang penguatan kapasitas, program ini mengirimkan Sdr. Rizwan dari Regional Institute untuk melihat penanganan pelayanan publik di Kabupaten Jembrana Bali, yang pengetahuannya dapat digunakan untuk Kota Lhokseumawe dan Kabuapten Aceh Utara. Sedangkan untuk internal ADF, program ini berhasil menguatkan keberadaan ADF di Aceh terutama dengan aktifitas capacity building yang ada dalam program ini.

 

Pasca bencana, ketujuh kab/kota sebagai area kerja ADF mengalami kerusakan infrastruktur yang cukup parah (sarana transportasi dan komunikasi, dan infrastruktur lainnya) yang berdampak kepada kesulitan para field researcher untuk bergerak mengumpulkan data di lapangan. Akibatnya seringkali mereka harus menempun lokasi dengan berjalan kaki dan sering menginap di barak-barak pengungsian. Hal yang sama juga berpengaruh terhadap pelaporan ke ADF dari para mitra yang sering terlambat.

Kemampuan mitra ADF dalam mengelola program juga masih lemah sehingga ADF sebagai lembaga yang masih baru dan sedang berbenah juga harus bersedia membenahi lembaga-lembaga mitranya sehingga ini menjadi persoalan tersendiri dalam hubungan ADF dan 7 mitranya.

 

Program yang dilakukan ini juga berkonstribusi terhadap penyebaran informasi mengenai kebutuhan para korban gempa dan tsunami sehingga parapihak yang memberi bantuan pada masa-masa emergency menggunakan informasi dari program ini sebagai basis data mereka (misalkan pada bulan-bulan awal tsunami tidak ada INGO & International Agency yang mengetahui bahwa masyarakat Simpang Ulim juga cukup menderita akibat bencana alam tersebut, namun setelah mitra ADF (PHIA Aceh Timur) melakukan  distribusi informasi sangat banyak lembaga tersebut yang turun langsung ke Simpang Ulim). Melalui program ini juga ADF dapat tampil pada Civic Info Fair yang dilakukan di Gedung DPR-MPR yang betujuan untuk meminta perhatian dari wakil rakyat terhadap bencana alam di Aceh (tampil pada halaman depan harian The Jakarta Post).